Featured Post (TOP)

Penerbit Asrifa berkomitmen membantu penulis untuk menerbitkan bukunya secara self publishing dengan biaya terjangkau, berkualitas dan terpercaya. Publish Your Book, Now! Penerbit Asrifa siap membantumu.

Monday, 3 July 2017

Cambuk Hukum Adat (Kumcer)



Judul Buku : Cambuk Hukum Adat (Kumcer)
Penulis  : I Wayan Suyadnya Putra
Jumlah Hal : 158
Harga Buku : Rp. 47.000 (Belum termasuk ongkir)

Pemesanan secara POD via sms/wa 085624070744

Sinopsis :

Prajuru desa yang bernama Darsana tidak mengizinkan Lobha dikubur di kuburan desa. Darsana memerintahkan Kelihan Pecalang yang bernama Puspa untuk menjaga jalan agar keluarga Sutama tidak bisa membawa Lobha ke kuburan desa.

Hubungan hidup bermasyarakat Lobha yang paling disorot adalah tidak mau pernah bergotong royong apalagi menghaturkan dana punia ke desa. Sikap sombong dan individualis yang ditunjukan membuat warga gerah. Sanksi dan denda sudah diberlakukan atas ketidakhadirannya dalam upacara-upacara seperti upacara keagamaan dan kegiatan adat lainnya tidak ada Lobha membayar semua itu. Tidak ada membayar denda, yang ada hanya protes atas kebijakan-kebijakan Prajuru desa. Hanya dia seorang, si tukang protes. Membuat Prajuru desa merasa kesal. Tapi Prajuru desa menghormati Lobha, karena ini negara demokrasi, boleh mengeluarkan pendapat.

Perlahan-lahan hukum tak tertulis bernama kasepekang itu diberlakukan. Lobha sudah melanggar kode etik. Perlakuannya tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di desanya. Etika dan moral yang tidak pantas dilakukan dalam hidup bermasyarakat. Lobha dan keluarganya tak diterima dalam berbagai kegiatan adat.

Sutama pun memohon kepada Prajuru desa untuk melakukan paruman agar mayat ayahnya bisa dikubur di kuburan desa. Hasil paruman Sutama boleh mengubur mayat ayahnya dengan syarat membayar denda selama pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Lobha semasih hidupnya.

Masyarakat Bali memang masih sangat kental dengan adat istiadat. Sehingga hukum adat juga tak lepas dari kehidupan sehari-hari mereka. Adat Bali diatur secara tertulis dalam Awig-awig, di Bali ada penegak hukum adat yang disebut Pecalang. Pecalang sering juga disebut polisi traditional Bali.

Tugasnya adalah mengamankan suatu kegiatan yg berkaitan dengan adat, seperti: upacara keagamaan, prosesi ngaben, prosesi pernikahan, dll yang berkaitan dengan upacara adat di Bali. Pecalang inilah yang menegakkan hukum adat di Bali. Menjadi pecalang adalah suatu pengabdian kepada masyarakat.

Di Bali, sangat jarang masalah atau perkara yang masuk ke pengadilan, hal itu dikarenakan masyarakat selalu menyelesaikan masalah menurut hukum adat secara kekeluargaan dengan tokoh adat sebagai hakimnya. Hal itu sangat baik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, karena masalah akan terasa lebih ringan bila diselesaikan secara kekeluargaan. Jika menyelesaikan di pengadilan maka kita mungkin akan terbeban dengan tanggapan dari masyarakat sekitar. Namun jika secara kekeluargaan tidak tercapai suatu kesepakatan, maka akan dimusyawarahkan dengan warga akan dibahas dalam rapat yang melibatkan seluruh warga desa. Warga desa yang terbukti melakukan pelanggaran adat, namun tetap bersikukuh dengan pendiriannya, tidak bersedia menaati keputusan rapat dapat dijatuhi sanksi


Sanksi tersebut biasanya berupa sanksi sosial, mulai dari yang paling ringan berupa permintaan maaf kepada seluruh warga, sampai yang paling berat, berupa pemberhentian atau dikucilkan sebagai warga desa.Sanksi sosial biasa diberikan pada pelanggaran hukum adat tidak hanya di Bali saja namun juga pada masyarakat adat lain baik di dalam maupun luar negeri.